undang undang perlindungan perempuan. 156 73 C183 Konvensi Perlindungan Kehamilan, 2000 83 R191 Rekomendasi Perlindungan Kehamilan, 2000 93 Presentasi No. undang undang perlindungan perempuan

11 Undang-undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, selanjutnya disingkat UUKK, dan beberapa peraturan pelaksananya telah mengatur hak-hak/perlindungan kepada pekerja perempuan, walaupun harus diakui regulasi tersebut belum sempurna. Baca juga: Ketahui Aturan Shift Kerja Karyawan Sesuai Perundang-undangan. Mengingat : 1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Sosial Komisi Perlindungan Anak Indonesia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komisi. Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. 247 kasus kekerasan terhadap perempuan yang 15,2 persennya adalah kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik. Reuni Menurut Undang-Undang adalah Bentuk Pemberdayaan Lansia Berperan Aktif Secara Sosial; Pahami tentang Tindak Pidana Korupsi; Perlindungan Data Pribadi dalam Aplikasi Credit Scoring dengan Undang-undang Terkait;. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama kurun waktu 2018 tingkat kekerasan terhadap anak bertambah 306 kasus. com. com – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkomitmen dalam pemberdayaan para pekerja perempuan, termasuk dalam hal pelindungan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya. Memberikan makanan dan minuman bergizi; danmencegah, melindungi, menangani, memulihkan korban, menindak pelaku, dan menguayakan agar kekerasan seksual tidak terjadi di masa depan. Seksi Perlindungan Khusus Anak. (2) Perlindungan terhadap hak asasi korban baik anak dan perempuan harus dilakukan juga terkait dengan pemulihan dari trauma kejahatan yang menganggu masa depan korban. 6. No. bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan merupakan salah satu nilai yang tertuang dalam. 11. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga (kedua kiri) menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kanan) disaksikan Wakil Ketua DPR Rahmad Gobel (kiri). Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 12, LN. Mereka meminta DPR segera mengesahkan RUU PKS. 65/2005. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran. Undang-undang No. Tanggal: 20 Januari 2022 Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang . Undang-undang yang satu ini terdiri dari 8 Bab dan. Sesuai dengan tugas dan fungsi KPAI dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, KPAI melaksanakan tugas-tugasnya melalui kelembagaan yang bergerak dalam Divisi Pengawasan, Divisi Pengaduan, Divisi. 4. Sejumlah kasus kekerasan yang menimpa perempuan maupun anak menjadi bukti pentingnya upaya perlindungan maksimal untuk mendapatkan hak rasa aman. Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Nizar, Astiwi Aisyah, dan Aman Toto Dwijono, ‘Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia’(2018) 20 Jurnal Sosiologi. Pada dasarnya, anak di bawah umur dilarang untuk dipekerjakan. Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; Undang – Undang No. daerah, Universitas Udayana. Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan; Mengingat : 1. bagi perempuan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi, upah, jabatan, yang mana realitanya hak pekerja perempuan tersebut sering didiskriminasi dengan pekerja pria. Hambatan lain yaitu perlindungan perempuan dan anak-anak masih tidak cukup, apalagi isu-isu yang berkaitan dengan human-trafficking, kekerasan baik secara fisik maupun psikologis, kasus exploitasi, dan lain-lain. perempuan mengalami penurunan menjadi 259. Dalam Pasal 28 G, setiap orang berhak atas perlindungan diri, kehormatan dan martabat, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perempuan sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapat jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang. B. 2 Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menyebutkan bahwa telah terjadi 2. No. RUU TPKS ini juga akan melengkapi regulasi tentang perlindungan hak perempuan dan anak yang sebelumnya sudah ada di Indonesia. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak-Hak Anak Perempuan. ” Bunyi Pasal 76 I Undang-Undang NomorHasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022 memberikan perlindungan hukum secara sistematik. 000,00 (dua ratus juta rupiah). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga dapat menjamin terwujudnya hak asasi perempuan dan accsess to. KemenPPPA: Orang Tua Seharusnya Melindungi Anak, Bukan Sebagai Pelaku Kekerasan ( 53 ). Karenannya, segala bentuk tindakan kekerasan dalam anak perlu dicegah dan diatasi. Erni menyebutkan pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 12 April 2022 lalu menjadi sebuah langkah progresif dalam. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara, salah satu undang-undang hak sipil pertama yang disahkan pada tahun 1789, menyebut hak asasi manusia sebagai hak semua orang, bukan. Dalam hal ini, buruh perempuan. seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : 1Joupy G. 3. 5 (one-and- a-half) month period of rest before the time at which Pasal 82: (1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1, 5 (satu 3. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. mengupayakan perlindungan bagi perempuan maka setelah satu atau dua tahun sesudah tahun DUHAM dibentuk pada 1948 dibentuk Commision on The Status of Women (CSW). "Di dalam DIM RUU PPRT ini juga telah. Wanita yang sedang hamil lebih rentan dibanding pekerja lainnya. 133. Jakarta (24/7) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan, Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang telah diundangkan pada 9 Mei 2022 merupakan wujud kehadiran Negara dalam upaya melindungi dan memenuhi hak korban atas penanganan,. Undang-undang No. Hak dan Fasilitas Menyusui. Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 1 NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN. Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang. D. Cukup banyak ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan kesehatan reproduksi bagi pekerja perempuan, baik dalam konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women yang telah diratifikasi dengan UU No. Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akan melengkapi peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan Indonesia. MATERI POKOK PERATURAN Abstrak UU ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan,. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan. perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau per?lakuan yang meren?dahkan derajat dan. Lack of warranty of safety, health, and reproductive. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. Dengan risiko sebesar itu, maka pemerintah menetapkan aturan terkait shift malam khususnya bagi pekerja perempuan untuk melindungi kesehatan pekerja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:. Beranda. Anak merupakan buah hasil dari pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Dalam UU Cipta Kerja (draf 812 halaman), ini terdapat dalam Pasal 81. Pada Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia mengatur prihal Hak Wanita salah satunya tentang jaminan hak reproduksi wanita, yaitu Pasal 49 ayat (3) menyebutkan:“Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum. Merujuk dokumen UU yang diunggah di lama resmi Sekretariat Negara, terdapat 93 pasal dalam. 4 Marcheyla Sumera, Op. Kalalo3 Engelien N. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-undang No. Perempuan Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pekerja perempuan antara lain: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-UndangJAKARTA, KOMPAS. E. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 10. 500 kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode Januari-Juli 2021. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bagaimana hak – hak yang didapat oleh pekerja perempuan berdasarkan Pasal 76 diatur mengenai pekerja/ buruh perempuan, yang berbunyi : Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23. 02. JAKARTA, KOMPAS — Perlindungan hukum dan pemberdayaan perempuan tidak banyak berubah. 4. Perlindungan maternitas dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf e dan ayat (2) jo. Pasal 75. 18. Palendeng4 ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap hak asasi perempuan menurut Undang-Undang HAM dan bagaimana upaya perlindungan hukum hak asasi perempuan. Z Mambu. Pengesahan ini merupakan buah kerja keras dari berbagai pihak yang meliputi legislatif,. TUMBUH KEMBANGHak - PERLINDUNGANHak – PARTISIPASI(Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 30 rumah tangga adalah istri, yang menjadi korban dari tindakan kekerasan oleh suami atau mantan suaminya. "Kehadiran Undang-Undang TPKS ditengarai berkontribusi pada keberanian dan kepercayaan korban untuk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana. Jumat, 3 Juli 2020. Menggugah Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf e dan ayat (2) jo. PENTINGNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKorban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. sejarah bagi Bangsa dan 80 juta anak Indonesia dengan melakukan terobosan progresif melalui pengesahan RUU Perubahan Undang. Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui: a. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Konvensi CEDAW PBB merupakan kesepakatan berdasarkan hukum internasional yang melindungi hak-hak perempuan dalam semua sektor kehidupan. Alasan Yuridis. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa. Sementara itu, pengertian perlindungan anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan. DASAR HUKUM UPTD PPA: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. PEREMPUAN MENURUT UU NO. Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Sisdiknas Anak, amandemen Undang-Undang Perkawinan yang menaikkan usia minimal menikah bagi perempuan dan laki-laki sama yaitu 19 tahun, sebelumnya perempuan usia 16 tahun. 7. Pasal 28D (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tulisan ini akan melihat pemenuhan hak perempuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui sudut pandang Teori Hukum Feminis. Beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan kekerasan terhadap perempuan, diantaranya: Undang-undang. Undang-Undang No. Undang‐Undang ini memberikan landasan hukum tentang kepastian perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan untuk bebas menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak. Pasal 76 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No. ABSTRACT Employment problem is still in the spotlight. dulu saat saya sma saya tidak tinggal di rumah ini, namun sekarang saya merasa terjebak di rumah karena covid ini, sementara keluarga saya bukanlah keluarga yang harmonis (sejak dulu. 3. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang undang ini yang dimaksud dengan : 1. Bahasa. 18. 278 kasus pada 2020, dan menjadi 14. 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja. id. Jakarta (15/5) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyambut baik komitmen dan gagasan pemerintah dalam percepatan pembentukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk segera dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik. Perlindungan perempuan dan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara. Misalnya, tidak diaturnya cuti bagi perempuan yang haid dan melahirkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran. Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. DAN PERLINDUNGAN ANAK. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. Pasal 49 ayat 2 Undang-undang No. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama instansi, dinas, lembaga dan organisasi masyarakat yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan. 67 Tahuun 1963); 12. 150, jika dibandingkan dengan tahun 2010-2012. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya,. Fax (021) 3448510. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan. Undang-Undang No. Alasan Sulit DPR di RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Analisa yang dilakukan adalah mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia saat ini yang diberikan. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. Nadlir,pelaksananya. Kerja Malam Bagi Pekerja Perempuan. Tidak ada Undang-Undang yang secara khusus di Indonesia yang melindungi PRT. Cukup banyak ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan kesehatan reproduksi bagi pekerja perempuan, baik dalam konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women yang telah diratifikasi dengan UU No. Demikian pula. 13 tahun 2003 menyatakan “Pengusaha dilarang mempekerjakan perempuan hamil yang bisa berbahaya bagi kandungannya dan dirinya sendiri”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran. Pasal 13 Undang-undang N0 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa : Potret Perlindungan Perempuan dan Anak. perlindungan khusus (perempuan dan anak) dari tindak kekerasan. Judul. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pada tahun 1975 diselenggarakan Konferensi Internsional Tahunan. Undang-undang No. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. pasal di dalam KUHP, Undang-Undang tentang pornografi serta. Di negeri Cina, hak-hak perempuan diatur dalam The Women's Rights Act. (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Kemen PPPA melaksanakan diskusi bersama Komisi. 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaPeserta aksi yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil (Gemas) untuk Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menggelar aksi, Selasa (17/9/2019), di gerbang DPR, Senayan, Jakarta. Anggota Ombudsman, Ninik Rahayu. Maka sesuai ketentuan pasal 81 UU 11/2020, segala perlindungan maternitas dalam UU No. Sehubungan dengan hal ini,. A. 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976“Sebagai upaya untuk menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatkan cakupan dan kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN TA 2023, Pemerintah bersama DPR RI telah menetapkan Dana Alokasi Non Fisik. Sejak. Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita (Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). korban tindak pidana Bullying adalah Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Kekerasan seksual. Perempuan Kelas III Mataram 6Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Konvensi ini bertujuan menyingkirkan segala. 60 2. dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah diundangkan sejak Tahun 2004 tidaklah dapat dikatakan baru, namun pada kenyataannya masih ada pihak-pihak yang khususnya korban yang tidak mengetahui perihal undang-undang ini, khususnya perlindungan hukum baik dari pemerintah,Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah mengatur hak-hak bagi tenaga kerja wanita, salah satunya ada di Pasal 76 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.